Foto: Kemendes PDTT
Jakarta - Bupati Bojonegoro Anna Muawanah dan Bupati Blora Arief Rohman menerima penghargaan SDGs Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Piagam penghargaan dan lencana SDGs Desa disematkan atas jasa pemerintah daerah dalam mengonsolidasikan data SDGs Desa.
Penghargaan diberikan dalam perayaan Hari RPL Desa, yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Bojonegoro, Jumat (3/3/2023). Menteri Desa PDTT A. Halim Iskandar menyematkan lencana kepada dua bupati tersebut.
"SDGs Desa menggunakan metode partisipatoris. Data yang digali dari warga desa sendiri. Data dikumpulkan oleh warga desa juga, yaitu tetangganya yang berperan sebagai Relawan Pendataan Desa. Hasil olahan dan analisis data juga disusun untuk desa," jelas Halim Iskandar dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (3/3/2023).
Halim menebut SDGs Desa benar-benar mewujudkan demokrasi data, sebagaimana amanat datakrasi pada Kongres Desa 2020.
"Bupati memegang peran penting dalam menggerakkan kompilasi seluruh data desa. Inilah yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro dan Bupati Blitar," kata Halim Iskandar.
Dua tahun sebelumnya, pada pertengahan tahun 2021, Bojonegoro menyelesaikan pendataan SDGs Desa. Beberapa minggu lalu ratusan desa di Bojonegoro melakukan pemutakhiran data SDGs Desa 2023. Tim Kemendes PDTT turun langsung ke Bojonegoro untuk membantu proses tersebut.
Komitmen serupa juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora. Minggu lalu rombongan desa Blora diantar bupati menemui Mendes PDTT. Tim Kemendes PDTT pun segera turun ke Blora untuk mengecek pemutakhiran data SDGs Desa 2023.
Foto: Kemendesa PDTT
Sebelumnya, Kemendes PDTT juga mendukung pemutakhiran data desa di Kebumen, Jawa Tengah dan Blitar, Jawa Timur. Lebih lanjut, Halim Iskandar memerintahkan pemda untuk memutakhirkan data SDGs Desa terus menerus.
"Strateginya harus mikro, tidak makro. Maksudnya, pemutakhiran data dilaksanakan pada level desa dan level rukun tetangga. Karena pada level ini dinamika kependudukan, sosial, keamanan, budaya, berlangsung nyata di lapangan. Jumlahnya juga kecil, sehingga bisa dikelola satu sampai lima pegawai desa atau relawan," tutur Halim Iskandar.
Ia menambahkan bupati juga perlu mengumpulkan tanda tangan seluruh kepala desa di wilayahnya. Para kepala desa perlu memberikan hak penggunaan data by name by address, sebelum hak ini diserahkan pula kepada bupatinya.
"Dengan akses kepada data by name by addres, dijamin kesalahan penerima program susut drastis. Karena di dalam situs sid.kemendesa.go.id langsung bisa diklik daftar warga desa satu per satu yang membutuhkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan air bersih, saluran listrik, pengangguran yang membutuhkan program padat karya, rumah tidak layak huni, dan sebagainya," papar Halim Iskandar.
Ia pun membeberkan peta jalan SDGs Desa, yang menunjukkan langkah-langkah praktis tahunan yang bisa dilakukan pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk memajukan desa. Ia menekankan peta jalan ini menjadi sumber dialog dalam musyawarah desa, hingga musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
(ega/ega)
Yudistira Imandiar - detikNews
Jumat, 03 Mar 2023 14:52 WIB
sumber: https://news.detik.com/berita/d-6598928/bupati-bojonegoro--bupati-blora-dapat-lencana-sdgs-desa-dari-kemendes
Tidak ada komentar:
Posting Komentar